‘Setengah Hati’ Jokowi Tangani Kasus Obesitas

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo () sudah berjalan selama sembilan tahun. Namun, di dalam tempat satu tahun terakhir masa jabatannya, pemerintah masih punya pekerjaan rumah (PR) dalam berbagai permasalahan, salah satunya penanganan .

Pada Juli lalu, Kementerian Kesehatan melaporkan kasus obesitas dalam area Indonesia meningkat signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari 10,5 persen pada 2007 menjadi 21,8 persen pada 2018.

Bappenas juga mengungkapkan hambatan obesitas masuk ke dalam 10 indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024 yang dimaksud digunakan berisiko bukan tercapai.

Hal ini tentu jadi catatan tersendiri hambatan keseriusan juga upaya pemerintah dalam mengentaskan kesulitan obesitas.

Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) sekaligus Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Narila Mutia Nasir menilai, sebenarnya pemerintah bukannya tidaklah melakukan upaya apa pun untuk menangani obesitas. Hanya saja, upaya pemerintah saat ini masih belum bisa jadi jadi dikatakan optimal kemudian maksimal.

Narila menyebutkan ada beberapa jumlah agregat program pemerintah dalam pencegahan obesitas seperti Gerakan Nusantara Tanpa Obesitas (Gentas), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Peraturan Menteri tentang kandungan gula garam lemak pada barang pangan olahan kemudian siap saji, juga juga Isi Piringku.

“Masalahnya adalah bagaimana implementasi pada lapangan. Konsepnya, sih, sudah bagus. Tapi memang terutama berkaitan dengan aturan harus dilihat bagaimana dipatuhinya,” kata Narila Mutia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/10).

Oleh oleh sebab itu itu, kata dia, pemerintah harus melakukan evaluasi demi menekan laju pertambahan hitungan obesitas. Hal ini mengacu pada peningkatan bilangan kasus obesitas pada 10 tahun terakhir.

Bicara mengenai pencegahan juga penanganan obesitas, Indonesia sepertinya perlu belajar dari negara-negara lain dalam dunia. Mengacu data UNICEF, sudah ada 40 negara yang digunakan menerapkan cukai untuk minuman berpemanis.

Lima di area dalam antaranya adalah Amerika Serikat, Thailand, Afrika Selatan, Meksiko, lalu Inggris yang sudah menetapkan cukai untuk minuman berpemanis. Sementara jika dibandingkan negara-negara tersebut, Indonesia baru akan memberlakukannya pada 2024 mendatang.

Ilustrasi. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu untuk menangani obesitas. (Istockphoto/monticelllo)

Di negara seperti Australia, Prancis, Norwegia, Chile, juga Jepang juga sudah mempunyai aturan ketat mengenai pembatasan perdagangan junk food demi melindungi anak-anak dari risiko obesitas. Jepang bahkan menerapkan sesi edukasi makan sehat sejak dini di dalam dalam tiap sekolah yang digunakan dimaksud disebut Shokuiku.

Langkah-langkah itu pun diamini Narila. Menurut dia, Indonesia juga perlu melakukan langkah-langkah itu sebagai upaya lebih besar lanjut masif dalam menangani persoalan obesitas yang kian memprihatinkan, terutama yang mana digunakan terkait dengan aturan pembatasan makanan juga minuman manis, baik kemasan maupun siap saji yang digunakan dijual di dalam tempat kedai.

Apalagi, ia menyoroti tren konsumsi makanan serta minuman manis yang mana meningkat seiring menjamurnya gerai food and beverages, seperti es boba.

“Jadi kita harus memikirkan bagaimana aturan itu harus juga berjalan strict, ya. Pengawasannya, monitoring itu yang digunakan mana paling penting sebenarnya. Jangankan makanan kemasan, yang tersebut digunakan enggak kemasan juga bagaimana pengawasannya, masih jauh. Jadi PR-nya banyak, sih, mau bicara mengatasi obesitas itu sendiri,” papar Narila.

Pemerintah sendiri telah dilakukan lama berupaya untuk menekan hitungan kasus obesitas menjadi 3 persen pada 2030 mendatang berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Karena itu, edukasi pada dalam tingkat warga harus dikerjakan secara masif,” ujar Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono dalam sebuah kesempatan, Juli lalu.

Salah satu yang dimaksud sekarang tengah digodok pemerintah dalam menekan nomor obesitas adalah ketentuan pajak makanan kemudian juga minuman yang dimaksud mengandung unsur olahan gula, garam, lemak melebihi ambang batas.

“Itu adalah satu perniagaan pemerintah yang digunakan hal itu digunakan untuk menekan bilangan obesitas guna mencapai hitungan SDGs 3 persen dalam area tahun 2030,” tambah Dante.

Dante juga menyoroti pengawasan terhadap jajanan anak pada sekolah yang mana dimaksud berdampak pada peningkatan obesitas anak. Ia mengakui bahwa sektor hal yang masih belum mendapat perhatian kritis dari pemerintah dalam hal registrasi produk-produk usaha kecil kemudian menengah.

“Ini memang sektor yang mana mana kadang tak tersentuh oleh pemerintah,” ujar Dante.

Selain itu, Kemenkes juga sekarang ini tengah menyiapkan sarana prasarana untuk deteksi dini pengukuran tinggi serta berat badan, pengecekan gula darah, serta tekanan darah hingga skrining kanker secara gratis di area area Puskesmas.