Kementerian Komunikasi juga Informatika (Kominfo) terus memantau juga menapis penyebaran konten negatif dalam ruang digital mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024. Hal itu sebagai upaya menjaga pemilihan umum berjalan damai.
“Kami tak bekerja sendiri tentunya, tetapi juga melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang tersebut dimaksud lain terutama bagaimana melibatkan komunitas – komunitas untuk aware untuk peduli serta konsen dengan penyebaran hoaks ini,” kata Wamenkominfo Nezar Patria dikutip Kamis (19/10).
Nezar menyampaikan, saat ini Kominfo sudah miliki infrastruktur monitoring untuk menangani disinformasi, misinformasi juga juga malinformasi. Selain itu, Kominfo juga bekerja sejenis dengan aparat penegak hukum serta juga lembaga terkait dalam melakukan filter terhadap konten negatif.
“Misalnya ujaran kebencian yang yang disebut berpotensi untuk memecah keutuhan kemudian mempertajam polarisasi dalam masyarakat,” ujarnya.
Pihaknya tak ingin pilpres 2024 dijadikan sebagai ajang untuk menyebarkan hal-hal negatif yang mana mengusik keutuhan warga kemudian bangsa. Kominfo ingin diskusi bisa saja jadi berkembang dengan dinamis.
“Meskipun ada perbedaan pendapat, itu biasa, tapi bukan ada sampai mengarah pada ujaran kebencian, penyebaran disinformasi juga misinformasi yang dimaksud dimaksud memberikan efek negatif buat masyarakat,” ujar Nezar.
Namun demikian, Nezar menegaskan Kominfo tetap menyokong kebebasan berpendapat. Menurutnya, tidaklah ada ada satu kebijakan yang tersebut yang disebut membatasi kebebasan berbicara serta Kominfo mengambil bagian serta menjaga ruang kebebasan berbicara tersebut.
“Kita sudah masuk ke dalam satu alam yang dimaksud digunakan demokratis serta kebebasan berbicara adalah salah satu tiang untuk demokrasi. Tapi ruang kebebasan berbicara ini tentu semata diatur oleh beberapa regulasi,” ujarnya
“Jangan sampai ruang kebebasan ini digunakan semena-mena untuk menyebarkan ujaran kebencian lalu disinformasi yang dimaksud yang menyesatkan penduduk kemudian juga mempertajam polarisasi,” tandasnya.
Dalam kesempatan ini, Wamenkominfo mengapresiasi CSIS kemudian juga Google Indonesia yang digunakan sudah melakukan survei opini umum terkait penyelenggaraan internet yang hal itu sehat dalam rangka pilpres 2024.
Menurutnya, hasil survei yang dimaksud disebut sangat berguna bagi Kementerian Kominfo melakukan tindakan mitigasi untuk menciptakan ruang digital yang digunakan mana sehat.
“Kita mencatat beberapa hasil survei ini sangat berguna yaitu ada peningkatan pemakaian media sosial juga oleh generasi muda. Kemudian bagaimana konten yang tersebut hal itu beredar di dalam tempat jaringan media sosial itu bisa saja jadi dilihat dari kecenderungan disinformasi yang dimaksud hal tersebut dihasilkan,” ujarnya.
Minimalkan Banjir Disinformasi
Berkaitan dengan membanjirnya disinformasi mendekati Pemilu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan menyatakan arti penting kecepatan dalam menyampaikan informasi dari badan atau lembaga yang tersebut digunakan miliki otoritas.
Menurutnya, Indonesia sanggup berkaca dari pengalaman pandemi Covid-19 pada area mana penduduk mengetahui informasi dari media yang digunakan bukan ada kredibel sehingga menimbulkan persoalan dalam masyarakat.
“Fenomena misinformasi muncul lantaran informasi atau fakta dari badan otoritas yang dimaksud digunakan punya kewenangan, terlambat menginformasikan kepada publik. Kekosongan itulah, orang dari yang digunakan dengarnya 10 persen dikembangkan menjadi 100 persen. Perlu juga kecepatan pada lembaga yang dimaksud mempunyai otoritas terhadap isu hal itu untuk memberikan informasi,” jelasnya.
Menurut Semuel, peran serta para peserta pemilihan umum sangat penting dalam membantu meminimalisir banjir disinformasi. Apalagi, peserta pilpres mempunyai basis pendukung yang dimaksud mana setiap hari selalu dibanjiri beragam informasi.
“Harus ada integritas dari para persertanya lantaran kalau tidak, pengikutnya akan lebih lanjut besar kacau. Untuk itu juga perlu yang mana hal tersebut namanya channel-channel resmi dari pada para peserta sebagai rujukan. Kalau ada persoalan, check and re-check-nya di tempat area situ,” tandasnya.
Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menilai hasil survei dari CSIS kemudian juga Google Indonesia dapat menjadi referensi penetapan program ataupun mengkaji ulang program yang digunakan dimaksud sudah ada di dalam dalam Kementerian Kominfo.
“Saya sangat berterimakasih dengan hasil kajian ini. Mungkin kita dapat berkolaborasi tambahan dalam lagi. Karena banyak sekali program terutama dalam pencegahan hoaks. Kita punya program literasi digital, jangan – jangan fokus literasi digital kita yang tersebut dimaksud perlu diperbaiki atau ada program lain yang dimaksud perlu diperbaiki,” jelasnya.
